24 Jam, 3 Tragedi, 3 Kali nyawa melayang.
Dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, tiga kecelakaan lalu lintas merenggut tiga nyawa di wilayah Krian. Pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 18.45 WIB, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Watugolong, depan PT KSA. Belum genap sehari berlalu, pada Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 11.45 WIB, kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Sidomulyo, depan Lapangan Sidomulyo Krian. Di hari yang sama, pukul 18.00 WIB, korban jiwa kembali berjatuhan akibat kecelakaan di Jalan Raya Kemerakan, depan RSUD Sidoarjo Barat Krian.
Tiga lokasi berbeda. Tiga waktu berbeda. Namun menghasilkan kenyataan yang sama: nyawa melayang di jalanan Krian.
Pertanyaannya, sampai kapan tragedi seperti ini akan terus dianggap sebagai musibah semata?
Kita memang tidak bisa menafikan faktor kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Namun ketika kecelakaan maut terus berulang dalam waktu yang sangat berdekatan, pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak bisa terus berlindung di balik narasi "human error". Sebab keselamatan publik bukan hanya soal perilaku pengguna jalan, melainkan juga tentang bagaimana negara dan pemerintah hadir melalui sistem yang mampu meminimalkan risiko sebelum korban berjatuhan.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Apakah titik-titik rawan kecelakaan sudah dipetakan dengan baik? Apakah pengawasan terhadap kendaraan berat berjalan optimal? Apakah kondisi penerangan, marka, rambu, dan rekayasa lalu lintas telah dievaluasi secara berkala? Ataukah evaluasi baru dilakukan ketika nyawa sudah melayang?
Sebagai seseorang yang bergerak di bidang teknologi dan informasi, saya melihat bahwa persoalan keselamatan jalan tidak cukup ditangani secara reaktif. Sidoarjo membutuhkan pendekatan berbasis data. Setiap kecelakaan harus menjadi bahan analisis untuk memetakan pola risiko, mengidentifikasi titik rawan, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Teknologi seharusnya tidak hanya digunakan untuk pelayanan administratif, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat mulai terbiasa mendengar kabar kecelakaan. Ketika korban demi korban hanya menjadi angka dalam laporan harian, saat itulah kita sedang gagal memandang keselamatan sebagai hak dasar warga negara.
Tiga korban jiwa dalam satu hari bukan sekadar statistik. Mereka adalah pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang belum diselesaikan oleh para pemegang kebijakan. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak proyek yang diresmikan, melainkan seberapa aman masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-harinya.
Jika tiga nyawa yang hilang dalam satu hari belum cukup untuk menjadi alasan melakukan evaluasi besar-besaran, maka kita patut bertanya: harus menunggu berapa korban lagi agar keselamatan benar-benar menjadi prioritas?
— Danny Firmansyah
Ketua Bidang Teknologi dan Informasi
PD IPM Sidoarjo
